Dalam Rountable Discussion bertema Breaking barriers – Scaling the sustainable finance agenda in Asia-Pacific yang diselenggarakan oleh The Assets pada 5 Mei 2023 di Incheon, Korea Selatan, Direktur Utama PT. PII M. Wahid Sutopo menyampaikan bahwa disparitas dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia masih menjadi tantangan pemerintah ditengah proses pemulihan ekonomi pasca pandemi[1]. Dirinya menekankan bahwa pembiayaan inovatif seperti skema KPBU perlu diduplikasi tidak hanya untuk pembiayaan infrastruktur besar, namun juga untuk pembangunan infrastruktur skala kecil seperti pengadaan Alat Penerangan Jalan[2].
Dirut PII, juga menyampaikan bahwasannya dalam memberikan fasilitas penjaminan, PII selalu memastikan proyek yang dijaminkan memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan atau kerap juga disebut prinsip ESG[3]. Kerangka ESG sendiri baru diluncurkan pada 12 November 2022 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Bali.
Apa sebenarnya ESG Framework?
ESG Framework merupakan prinsip-prinsip/standar yang digunakan dalam pengelolaan bisnis/proses bisnis yang mengikuti kriteria tertentu dan yang membawa dampak positif bagi lingkungan, sosial dan tata kelola. Dalam konteks ini, ESG Framework akan diterapkan dalam proses pemberian dukungan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur, khususnya proyek KPBU. Framework ini mencakup 10 standar ESG yang menekankan Dimensi Lingkungan, Dimensi Sosial dan Dimensi Tata Kelola[4].
sumber : Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) pada Dukungan dan Fasilitas Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur
Apa manfaat Implementasi ESG?
- Mendorong stakeholders untuk mematuhi peraturan dan standar lingkungan yang ada saat ini karena hal tersebut ditetapkan sebagai persyaratan dalam pengimplementasian ESG. Pemilik proyek juga diharapkan dapat secara proaktif menilai risiko ESG dan berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada. Inisiatif tersebut akan mengurangi kekhawatiran investor tentang bagaimana proyek dapat memenuhi standar ESG internasional.
- Memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan infrastruktur yang lebih baik dan bernilai lebih tinggi. Dengan aspek lingkungan yang dikelola dengan baik, pekerja dan masyarakat lokal diperlakukan secara adil serta keputusan akan dibuat secara transparan, Dari sisi Pemerintah, akan lebih mudah untuk mengupayakan proyek infrastruktur yang lebih memiliki Value for Money. .
- Meningkatkan akses pemerintah menuju pembiayaan yang menguntungkan. Telah banyak lembaga pembiayaan yang menggunakan kriteria ESG untuk menilai investasi serta mendapatkan yield yang lebih rendah berdasarkan dampak berkelanjutan. Dengan pengelolaan risiko ESG akan mendorong tercapainya hasil sosio-ekonomi yang positif serta dapat menjamin akses yang lebih baik untuk memperoleh volume yang lebih besar dengan pembiayaan yang lebih rendah.
- Mendorong tercapainya stakeholder engagement serta keterbukaan informasi yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek-aspek ESG dari proyek yang harus dipenuhi. Kemudian dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana manfaat proyek, dapat meningkatkan penerimaan publik, serta mengurangi penolakan terhadap perubahan.
[1] https://industri.kontan.co.id/news/ini-upaya-pii-dukung-infrastruktur-berkelanjutan
[2] https://www.beritasatu.com/ekonomi/1043013/pt-pii-prioritaskan-pembiayaan-infrastruktur-berkelanjutan
[3] https://voi.id/ekonomi/278281/pii-berkomitmen-dukung-pembangunan-infrastruktur-berkelanjutan
[4] https://kpbu.kemenkeu.go.id/berita/read/1501/launching-esg-framework-dan-manual-kementerian-keuangan