Jakarta, — Perkumpulan Ahli Profesional Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (PAP KPBU) kembali menyelenggarakan Pelatihan Ahli Pratama KPBU Angkatan ke-12, yang diikuti oleh 44 peserta dari berbagai latar belakang — meliputi perwakilan instansi pemerintah, BUMN, praktisi sektor swasta, serta akademisi.
Di antara peserta, hadir pula perwakilan dari sejumlah instansi strategis seperti Otoritas Ibu Kota Nusantara, Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), serta peserta lainnya dari berbagai instansi baik pusat maupun daerah. Keikutsertaan lintas sektor ini menunjukkan semakin luasnya perhatian terhadap pengembangan kapasitas SDM di bidang kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Pelatihan ini dibuka oleh Ketua Umum PAP KPBU, Prof. Dr. Ir. Herawati Zetha Rahman, MT.,IPU CPPPSS, yang menegaskan pentingnya peningkatan profesionalisme dan pemahaman teknis dalam mengelola proyek KPBU agar dapat menghasilkan infrastruktur yang berdaya guna, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Beliau juga menyampaikan peran PAP KPBU saat ini dalam hal peningkatan SDM dalam bidang KPBU, PAP sendiri sudah berhasil melakukan beberapa pelatihan internal bekerjasama dengan Hutama Karya, Inkindo, Bappenas, dsb. Hingga 2025, PAP KPBU sudah memiliki kurang lebih 600 anggota.
Pertemuan minggu pertama pelatihan berlangsung dinamis dan interaktif, di mana para peserta memanfaatkan kesempatan untuk mendiskusikan isu-isu aktual dalam implementasi proyek KPBU. Topik yang mengemuka meliputi KPBU Persampahan dan Pengembangan Sektor Ekonomi Lokal (PSEL), serta tantangan dalam proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) — khususnya pada proyek SPAM Umbulan yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
Diskusi juga mengulas kompleksitas regulasi dalam proyek KPBU Irigasi, termasuk tumpang tindih kewenangan yang kerap memperlambat proses implementasi. Dinamika tersebut mencerminkan tingginya minat dan kebutuhan pemahaman mendalam terkait aspek teknis, regulasi, dan manajemen risiko dalam pelaksanaan skema KPBU di Indonesia.
Pelatihan akan berlanjut ke minggu kedua dan sesi penutupan pada 24–25 Oktober 2025, dengan fokus pada penyusunan dokumen teknis KPBU. Tanggal 24 Oktober fokus pada materi penyusunan Business Case oleh Astu Gagono, diikuti paparan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Pengantar Transaksi KPBU, dan sesi alokasi risiko akan diisi oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), sedangkan di hari terakhir dua praktisi senior PAP KPBU, Stefanus Kristanto dan Donke R. Kahfi, akan membawakan sesi Value for Money (VfM), Risk Distribution Schedule (RDS), dan bentuk-bentuk skema KPBU.
Sebagai bagian dari komitmen PAP KPBU untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional melalui skema KPBU yang transparan, efisien, dan berkelanjutan, pelatihan ini diharapkan mampu mencetak tenaga ahli KPBU yang profesional, adaptif, dan siap mendukung transformasi pembangunan nasional.