Jakarta, 22 April 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan rencana pembangunan infrastruktur strategis senilai Rp160 triliun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)[1]. Adapun empat sektor prioritas yang menjadi fokus utama pemerintah diantaranya;
- Sumber Daya Air
Meliputi penguatan sistem irigasi pertanian, pembangunan waduk, dan perlindungan pantai dari abrasi. Wilayah prioritas mencakup Jawa, Sumatera, dan Sulawesi yang rawan kekeringan dan banjir. - Jalan dan Jembatan
Termasuk pembangunan jalan tol baru, flyover strategis di daerah padat, serta jembatan penghubung antarpulau untuk meningkatkan konektivitas logistik nasional. - Infrastruktur Dasar
Fokus pada penyediaan akses air bersih, sanitasi layak, dan perbaikan lingkungan permukiman, terutama di daerah tertinggal dan perkotaan kumuh. - Infrastruktur Strategis
Pembangunan fasilitas pendidikan modern dan pasar rakyat terintegrasi untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dan perekonomian masyarakat.
Rincian Proyek yang Direncanakan Menggunakan Skema KPBU
Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti memaparkan detail proyek yang akan segera dilaksanakan diantaranya:
- 10 proyek sumber daya air dan energi (Rp42,57 triliun)
- 5 proyek SPAM dan modernisasi irigasi (Rp31,97 triliun)
- 8 proyek besar meliputi jalan tol, energi terbarukan, dan sistem irigasi (Rp87,92 triliun)
“Seluruh proyek ini dirancang sebagai peluang investasi yang menjanjikan dengan skema transparan, berbagi risiko, dan berkelanjutan bagi mitra publik maupun swasta,” jelas Diana.
Dukungan Regulasi dan Insentif
Dalam upaya menarik minat swasta, Pemerintah telah menyiapkan berbagai kemudahan untuk menarik investor. Adapun Upaya pemerintah menurut Peraturan Menteri PUPR No 2 Tahun 2021 diantaranya:
- Penyederhanaan perizinan melalui Online Single Submission (OSS)
- Kebijakan perpajakan berbasis wilayah
- Mekanisme International Competitive Bidding sesuai UU Jasa Konstruksi dan UU Cipta Kerja
“Kami menargetkan proyek-proyek ini dapat mulai berjalan pada 2025-2026 dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk investor asing,” pungkas Diana.