Infrastruktur Tetap Jalan Tanpa Membebani APBD
Di tengah tekanan fiskal dan penurunan kapasitas anggaran daerah yang dialami banyak pemerintah daerah, Pemerintah Kota Samarinda justru menunjukkan pendekatan yang berbeda. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun, pembangunan tetap dijalankan melalui strategi pembiayaan yang lebih adaptif, kreatif, dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Dari Ketergantungan Anggaran Menuju Strategi Pembiayaan Adaptif
Beberapa tahun terakhir, banyak pemerintah daerah menghadapi tantangan akibat menurunnya kapasitas fiskal serta meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi tersebut mendorong perlunya pendekatan baru dalam pembiayaan daerah.
Dalam konteks ini, Andi Harun menilai bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola pembiayaan konvensional berbasis APBD. Menurutnya, daerah harus lebih aktif membaca peluang pendanaan yang tersedia di tingkat pusat.
Andi Harun menjelaskan bahwa saat ini terdapat peluang besar pada anggaran pusat yang didistribusikan langsung melalui kementerian dengan nilai mencapai sekitar Rp1.300 triliun.
Melalui skema tersebut, pemerintah daerah cukup mengusulkan program, sementara pembiayaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian terkait.
“Dan ini memberi insight kepada kita bahwa di luar alokasi pembiayaan dari dana transfer daerah, ada kegiatan daerah yang bisa dibiayai oleh dana sektoral yang ada di kementerian. Dan itu meliputi hampir semua kementerian,” jelas Andi Harun[1].
(Sumber: Tribun Kaltim)
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap pembangunan daerah. Pemerintah daerah tidak lagi hanya berfokus pada besaran APBD, tetapi mulai melihat pembangunan sebagai hasil dari kemampuan mengakses berbagai sumber pembiayaan yang tersedia.
Penguatan Layanan Kesehatan tanpa Membebani APBD
Salah satu implementasi nyata dari pendekatan tersebut terlihat pada pengadaan alat kesehatan di RS IA Moeis Samarinda.
Pemerintah Kota Samarinda berupaya memanfaatkan sumber pendanaan di luar TKD untuk memastikan peningkatan layanan kesehatan tetap berjalan tanpa memberikan tekanan berlebih terhadap APBD.
Langkah ini menjadi penting karena sektor kesehatan membutuhkan investasi yang besar, terutama untuk pengadaan alat medis dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit daerah.
Pendekatan yang dilakukan Samarinda membuktikan bahwa pembangunan pelayanan publik tetap dapat berjalan meskipun ruang fiskal daerah terbatas,selama pemerintah mampu membangun strategi pembiayaan yang tepat.
Creative Financing dan Kolaborasi Semakin Penting
Dalam konteks pembangunan daerah saat ini, pendekatan seperti pemanfaatan dana sektoral kementerian, optimalisasi dukungan pusat, kolaborasi dengan badan usaha, hingga skema KPBU menjadi semakin relevan.
Meski tidak seluruh proyek menggunakan KPBU secara langsung, pola pikir yang dibangun memiliki kesamaan, yaitu bagaimana pembangunan dapat terus berjalan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai bergerak menuju model pembangunan yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berbasis inovasi pembiayaan.
Samarinda dan Tantangan Daerah Masa Depan
Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda menjadi gambaran tantangan yang akan dihadapi banyak daerah ke depan. Ketika ruang fiskal semakin terbatas, maka kemampuan membaca peluang pendanaan akan menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan.
Melalui strategi pembiayaan yang lebih adaptif, Samarinda mencoba menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menghentikan pembangunan, melainkan momentum untuk memperkuat kreativitas dan kolaborasi dalam pembiayaan
[1] https://kaltim.tribunnews.com/tribun-etam/1147909/strategi-cerdas-walikota-andi-harun-bangun-samarinda-tanpa-bebani-apbd-incar-dana-pusat