Dalam rangka membantu pengembangan kompetensi SDM nasional di bidang KPBU dan Sebagai ihktiar membangun ekosistem KPBU Indonesia, PAP KPBU kembali mengadakan webinar dengan tema; Pengadaan KPBU untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kegiatan Webinar dirasa perlu khususnya kepada konsultan nasional yang nantinya akan terlibat dalam penyiapan maupun transaksi KPBU Indonesia.
Webinar dengan Narasumber utama Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadan Khusus LKPP Bapak Raden Ari Widianto berlangsung selama 2 jam, webinar dimulai dengan pembahasan terkait regulasi yang berlaku di IKN yang dibawakan oleh Pak Tantowi dari tim KPBU IKN. Dalam paparannya disampaikan sedikit Latarbelakang pemilihan IKN di Kalimantan yang dimaksudkan untuk mengurangi disparitas pertumbuhan ekonomi lokal. dimana pertumbuhan ekonomi diaatas 2 digit hanya ditemukan di Sumatera dan Jawa, sehingga untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dipilihlah kota penajam paser utama. Dalam paparannya Tantowi juga membahas terkait Kebutuhan pendanaan IKN yang mana terdiri dari dua sumber yakni; dari APBN senilai 95,8T (31,5%) dan sisanya yakni 208,2T (68,5%) bersumber dari swasta. Adapun planning pembangunan untuk 2022-2024 pembangunan dilakukan dengan skema unsolicited (namun harus sesuai dengan rencana induk IKN yang tercantum pada Perpres 63/2022), dan pengembalian dengan AP.
Secara peraturan LKPP no 1 tahun 2023, terdapat 5 kekhususan pengaturan KPBU IKN yakni; 1) kepastian pengadaan yakni dilakukan pemenuhan kriteria clean and clear serta pelibatan stakeholder sejak awal, 2) kemudahan implementasi, 1 lampiran 1 pengaturan dan model dokumen pengadaan , 3) Kecepatan Transaksi dengan inovasi pengadaan baru dan penggunaan panel, 4) efisiensi biaya, dan 5) keamanan pelaku pengadaan dimana adanya keterlibatan probity advisor dan layanan pendampingan konsultasi LKPP.
Adapun 5 strategi LKPP dalam percepatan KPBU IKN, sebagaimana disampaikan oleh pak Tantowi adalah sebagai berikut;
- Komunikasi interaktif antar PJPK dan pelaku usaha
- Kesiapan dan kelengkapan dokumen KPBU
- Komitmen yang kuat berdasarkan target waktu
- Pola kerja secara simultan/paralel
- Kolaborasi seluruh stakeholder terkait sejak dini
Apa saja dukungan LKPP dalam KPBU IKN?
Terdapat 4 layanan yang diberikan oleh LKPP dalam KPBU IKN, yakni; 1) layanan pemberian pendapat dan penafsiran PerLKPP 1/2023, 2) layanan reviu dan pendampingan penyusunan dokumen pengadaan, 3) layanan bantuan hukum dan penyelesaiana sengketa kontrak, 4) layanan sosialisasi dan pengembangan kapasitas personil pengadaan.
Lebih lanjut LKPP membuka layanan konsultasi terkait tata cara pengadaan KPBU setiap hari Kamis pukul 13.30 via zoom secara gratis
Paparan LKPP dilanjutkan dengan tata cara pengadaan badan usaha KPBU IKN oleh pak Tino Yuka dari tim KPBU IKN. Secara ringkas terdapat 4 keywords dalam pengaturan baru IKN yakni; Kepastian, simplifikasi, percepatan dan kemudahan.
Dalam hal simplifikasi, panitia KPBU IKN merupakan gabungan dari simpul KPBU, Tim KPBU, Panitia Pengadaan, dan Tim pengendali.
Bagaimana metode pengadaan BUP IKN?
Metode pengadaan BUP terbagi menjadi dua yakni Solicited dan Unsolicited. Namun kekhususan pada kedua metode diatas adalah; 1) adanya penggabungan prakualifikasi dan tender, 2) untuk metode unsolicited terdapat Swiss Challenge dan penunjukkan langsung
Dalam paparan Tino Yuka, disampaikan pula terkait Badan Penyiapan. Dimana fungsi dari badan penyiapan memastikan bahwa proyek dapat mencapai financial close. Pembayaran/success fee badan penyiapan dapat dianggarkan melalui APBN, Namun demikian sampai dengan saat ini, belum ada mata anggaran dari Kemenkeu. Sesi paparan diakhiri dengan simpulan oleh Moderator Webinar Pak Dhonke kafi (Bendahara umum PAP KPBU) dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab
Demikian pelaksanaan webinar yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2023 yang dapat kami rangkum.
____
Oleh: Caroline Dewi