Admin

Jakarta, 27 Juli 2025 – Pelatihan Dasar Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Batch 11 yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Ahli Profesional KPBU (PAP KPBU) secara daring telah berlangsung dengan antusiasme yang luar biasa dari peserta dengan berbagai latar belakang. Pelatihan yang digelar pada tanggal 25 dan 26 Juli 2025 ini menghadirkan jajaran narasumber berkaliber tinggi […]

Indramayu, 21 Juli 2025 – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mengembangkan terobosan sistem pertanian nasional melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Inisiatif ini membuka peluang bagi investor lokal dan nasional untuk berperan aktif memperkuat rantai produksi pangan rakyat. Paradoks Lumbung Pangan Nasional “Indramayu memiliki lahan pertanian terluas di Indonesia dan menyumbang besar […]

Jakarta, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah mengkaji secara intensif opsi pembangunan kereta gantung sebagai moda transportasi pengumpan (feeder) untuk mendukung integrasi LRT Jabodebek dan MRT Jakarta. Proyek ini direncanakan akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) jenis unsolicited proposal, di mana pihak swasta mengajukan inisiatif pembangunan tanpa permintaan langsung dari pemerintah. […]

Jakarta, 9 Juli 2025 – Perkumpulan Ahli Profesional Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PAP KPBU) kembali menyelenggarakan Pelatihan KPBU Gelombang ke-11, yang akan dilaksanakan secara daring selama dua pekan pada tanggal 25 & 26 Juli serta 1 & 2 Agustus 2025. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia nasional dalam bidang […]

Jakarta, 2025 – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional yang mencapai Rp1.900 triliun. Hal tersebut disampaikan dalam International Conference of Infrastructure (ICI) 2025 di Murai Room, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025) Menurut Dody, kapasitas pembiayaan pemerintah hanya mampu menutupi […]

Jakarta, 20 Juni 2025 – Dalam rangka memperingati HUT Ke-46, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) menyelenggarakan talkshow infrastruktur secara hybrid di Hotel Ambhara, Jakarta. Acara ini menghadirkan narasumber terkemuka, diantaranya; Deputi Infrastruktur Kementerian PPN Bappenas, Dirjen Bina Konstruksi PU, dan Prof. Dr. Herawati Zetha Rahma, S.T., M.T., CPPPSS, IPU., sebagai Ketua Umum Perkumpulan Ahli Profesional […]

Jakarta – Kegiatan studi pendahuluan untuk optimasi Pelabuhan Teluk Tapang resmi memasuki tahap kick off meeting pada 12 Juni 2025. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Pusat dalam mendukung Provinsi Sumatera Barat mencapai target ambisious pertumbuhan ekonomi provinsinya sebesar 7,3% pada tahun 2029. Potensi Ekonomi Pasaman Barat yang Menjanjikan Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi […]

Jakarta, 3 Juni 2025 – Pemerintah menghadapi tantangan serius dalam menggandeng pihak swasta untuk terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur strategis melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Keraguan dari kalangan swasta terhadap efektivitas skema ini mengemuka dalam forum Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Rabu (3/6/2025). Menteri […]

Jakarta, 01 Juni 2025 – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan pentingnya penguatan ekosistem pembiayaan infrastruktur yang akuntabel dan menarik bagi investasi. Hal ini disampaikan dalam rangka persiapan Creative Infrastructure Financing Day (CreatIFF) 2025, sebuah agenda tahunan yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) sejak tahun 2022 yang bertujuan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam […]

KESALAHAN KEDUA: KESALAHAN DALAM PENCATATAN UTANG DAN BEBAN Kesalahan lain yang sering terjadi adalah pencatatan utang dan beban yang tidak sesuai. Banyak Pemda yang langsung mencatat seluruh nilai proyek sebagai utang, padahal seharusnya diakui secara bertahap seiring dengan pembayaran AP / sesuai masa kontrak. “Utang hanya boleh diakui sesuai dengan kewajiban pembayaran per termin, bukan […]