JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) mengambil kebijakan baru dengan menghapus skema dukungan konstruksi untuk proyek jalan tol Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kebijakan ini sejalan dengan fokus pagu anggaran 2026 yang akan diprioritaskan pada program strategis nasional.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, menegaskan bahwa proyek tol KPBU ke depan harus mengandalkan kelayakan dari tarif tol, bukan lagi pada dukungan konstruksi dari pemerintah.
“Pak Menteri sudah menegaskan untuk KPBU tidak ada dukungan pemerintah dukungan konstruksinya. Jadi kita harus mengandalkan dari tarif,” ujar Rachman di Jakarta Selatan, Selasa (19/08/2024)[1].
Meski begitu, Rachman menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema pendukung baru untuk tetap menarik minat investor. “Kita sudah menyiapkan skema baru… pemerintah akan mendukung pengembangan kawasan,”[2] tuturnya. Dukungan ini diharapkan dapat menciptakan nilai ekonomi tambahan di sekitar jalan tol.
Kebijakan penghematan pada skema KPBU ini selaras dengan arahan Menteri PU Dody Hanggodo mengenai fokus pagu indikatif TA 2026. Seperti disepakati dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR Senayan, Kamis (10/7/2025), anggaran senilai Rp 70,86 triliun akan difokuskan pada:
- Penanganan Jalan Nasional: Untuk meningkatkan konektivitas wilayah guna mendukung ketahanan pangan.
- Penguatan Jaringan Irigasi: Untuk mendukung peningkatan produksi pangan.
- Normalisasi Sungai: Untuk mitigasi bencana banjir.
Dengan demikian, alokasi anggaran negara dialihkan dari memberi subsidi konstruksi untuk swasta ke program-program yang berdampak langsung pada konektivitas, ketahanan pangan, dan ketahanan bencana bagi masyarakat.
[1] https://www.kompas.com/properti/read/2025/08/19/143711521/ingat-pemerintah-tak-lagi-dukung-konstruksi-kpbu-infrastruktur
[2] https://kumparan.com/kumparanbisnis/kementerian-pu-pastikan-tak-ada-bantuan-konstruksi-ke-proyek-tol-skema-kpbu-25gb3FCGHkP/full