Jakarta, 7 Desember 2025 – Perkumpulan Ahli Profesional Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (PAP-KPBU) sukses menyelenggarakan Program Pelatihan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) guna mendukung program Sustainable Cities Impact Project (SCIP) antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan World Bank.
sebagai salah satu kegiatan di bawah Global Environment Facility (GEF) yang mana tujuan utamanya mendukung negara-negara dalam mengarusutamakan perencanaan perkotaan yang berkelanjutan dan terintegrasi melalui pengembangan model solusi dan investasi yang inovatif di tingkat kota, PAP KPBU dalam hal ini membekali beberapa pemangku kepentingan dengan pelatihan dan sertifikasi, guna mendukung peningkatan kompetensi teknis para pemangku kepentingan. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, pada 5–7 Desember 2025, di Hotel Harper MT Haryono, Jakarta Timur, yang terdiri dari dua hari pelatihan intensif dan satu hari tes sertifikasi berbasis BNSP di bidang keahlian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.
Sebagai satu-satunya asosiasi profesi yang berwenang menyelenggarakan pelatihan dan uji sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk skema keahlian KPBU, PAP-KPBU memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kapasitas SDM pemerintah pusat dan daerah dalam penyiapan proyek KPBU meningkat secara terstandar. Melalui pelatihan ini, PAP-KPBU tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memastikan pengakuan kompetensi melalui proses sertifikasi resmi yang diakui secara nasional.
Pelatihan ini melibatkan 26 peserta yang berasal dari Kementerian PPN/Bappenas dan perangkat daerah di lima kota percontohan GEF Indonesia SCIP, yaitu Palembang, DKI Jakarta, Semarang, Balikpapan, dan Bitung. Setiap kota menominasikan tiga orang peserta, terdiri dari satu pejabat struktural atau fungsional setingkat pratama, serta dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pengalaman kerja minimal lima tahun di bidang perencanaan, penganggaran, pembiayaan, atau pembangunan infrastruktur. Komposisi ini dirancang agar hasil pelatihan dan sertifikasi langsung dapat diimplementasikan dalam proses penyiapan dan pengembangan proyek di daerah.
Dari sisi substansi, PAP-KPBU merancang kurikulum pelatihan yang komprehensif, mencakup pemahaman dasar konsep KPBU, kerangka regulasi dan kebijakan KPBU di Indonesia, tahapan siklus proyek KPBU, identifikasi dan penyiapan proyek, analisis kelayakan dan value for money, hingga aspek tata kelola, manajemen risiko, dan pengaturan pembagian peran antara pemerintah dan badan usaha. Peserta juga diperkenalkan dengan praktik terbaik penyusunan dokumen perencanaan dan studi pendahuluan yang menjadi prasyarat penyiapan proyek KPBU yang bankable.
Pada hari ketiga, peserta mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang mengacu pada skema sertifikasi BNSP di bidang KPBU. Melalui uji sertifikasi ini, PAP-KPBU memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu menunjukkan kompetensi praktis yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pengembangan proyek KPBU di instansi masing-masing. Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat kompetensi yang menjadi pengakuan resmi atas keahlian mereka di bidang KPBU.
Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi ini mendapat respons positif dari para peserta, yang menilai materi sangat relevan dengan kebutuhan daerah dalam mencari skema pembiayaan alternatif bagi pembangunan infrastruktur, khususnya yang mendukung agenda kota berkelanjutan. Melalui diskusi dan studi kasus, peserta didorong untuk mulai mengidentifikasi potensi proyek KPBU di kota masing-masing, sejalan dengan tujuan Program GEF Indonesia SCIP dalam memperkuat pembiayaan infrastruktur berkelanjutan di tingkat kota.
Ke depan, PAP-KPBU berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan kapasitas dan sertifikasi profesional di bidang KPBU. Melalui pelatihan dan uji sertifikasi yang terstandar BNSP, diharapkan akan lahir semakin banyak SDM pemerintah yang kompeten dan tersertifikasi, sehingga pipeline proyek KPBU di berbagai daerah dapat disiapkan dengan lebih baik, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.