Jakarta,— Perkumpulan Ahli Profesional Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (PAP KPBU) kembali menyelenggarakan Pelatihan Ahli Pratama KPBU Angkatan ke-12, yang diikuti oleh 44 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk perwakilan instansi pemerintah, praktisi sektor swasta, serta akademisi. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola proyek KPBU secara […]
JAMBI – Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) semakin diproyeksikan sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan dukungan penuh untuk mengoptimalkan skema tersebut, seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pengelolaan KPBU, yang diharapkan menjadi katalisator dengan menawarkan kepastian dan tata kelola keuangan […]
Jakarta, 6 Oktober 2025 — Kondisi pengelolaan sampah nasional kini berada pada titik kritis. Berbagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia dilaporkan mengalami kelebihan kapasitas (overcapacity) parah. Salah satu contoh paling ekstrem terjadi di TPA Sarimukti, Jawa Barat, yang tercatat telah mencapai overcapacity hingga 1.298,87%[1]. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah konvensional tidak lagi […]
Padang, 18 September 2025 – Konsultasi Publik untuk proyek strategis nasional Pelabuhan Teluk Tapang yang digelar secara hybrid pada Kamis (18/9/2025) menuai respon luar biasa dari kalangan dunia usaha. Hingga penutupan acara, panitia mencatat telah menerima 8 (delapan) Letter of Interest (LoI) atau Surat Minat dari calon pengguna jasa dan investor. Konsultasi publik ini diselenggarakan oleh Pusat […]
Jakarta, September 2025 – Perkumpulan Ahli Profesional Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PAP KPBU Indonesia) kembali menghadirkan kesempatan emas bagi para profesional yang ingin meningkatkan kompetensinya di bidang Public Private Partnership (PPP). Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Pratama KPBU Gelombang ke-12, peserta akan dibekali pengetahuan praktis, studi kasus nyata, dan bimbingan langsung dari para pakar […]
JAKARTA – PT Summarecon Agung Tbk secara resmi mengalihkan fokus pembangunannya di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pengembangan infrastruktur pendidikan. Keputusan ini menandai perubahan signifikan dari rencana awal perusahaan yang telah mengantongi izin prakarsa sejak 2023. Sebelumnya, Summarecon, bersama dua investor dari […]
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membuka opsi pembangunan dua proyek prioritas—Stadion Untia dan Penerangan Jalan Umum (PJU)—melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sebagai langkah awal, telah dilakukan penjajakan kerja sama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dalam pertemuan di Balai Kota Makassar pada Senin (25/8/2025). Deputi Direktur Bisnis PT PII, Pratomo Ismujatmika, mengonfirmasi bahwa […]
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) mengambil kebijakan baru dengan menghapus skema dukungan konstruksi untuk proyek jalan tol Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kebijakan ini sejalan dengan fokus pagu anggaran 2026 yang akan diprioritaskan pada program strategis nasional. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, menegaskan bahwa […]
JAKARTA – Perkumpulan Ahli Profesional Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (PAP KPBU) & LSP KPBU berhasil menyelenggarakan uji sertifikasi skema Ahli Pratama Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pada 9-10 Agustus 2025. Kegiatan strategis ini diselenggarakan secara luring di Justitia Training Center, Perkantoran Golden Centrum No. 26Q, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Dukungan Tinggi dari Kementerian PPN/Bappenas […]
Jakarta – 01 Agustus 2025, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah sedang mengkaji peluang pendanaan ganda melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan lembaga pembiayaan multilateral (MDB) dengan nilai mencapai US$ 4,5 miliar atau setara Rp 73,8 triliun[1]. Pendanaan besar-besaran ini direncanakan untuk menangani 1.300 kawasan pesisir dari […]